A Secret Weapon For reformasi intelijen

A Secret Weapon For reformasi intelijen

Blog Article

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Some jurist categorised this being a everlasting precedence under the doctrine of faste jurisprudence, which serves a considerably binding power. Other jurists Alternatively, continue to handle these precedence like some other precedence, i.e., as not getting any binding energy. They basically Have got a persuasive power of precedence. Jurisprudences in the Supreme Court plus the Constitutional Court are released on line. Jurisprudences in the Supreme Court docket that have been broadly acknowledged as long term jurisprudences can be found on-line as well.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka important point

Hal tersebut juga terkait dengan metode kerja dan kultur intelijen yang ingin dibangun di Indonesia. Kerja intelijen lebih banyak dilakukan secara tertutup sehingga bina jaring menjadi hal yang krusial.

A single monumental example will be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary team led by alumni from the Afghanistan war, to Maluku to participate in conflicts above religious problems. The president firmly ordered all security and intelligence apparatus to forestall their entry, but there was no greatest hard work, even allegations emerged which they were intentionally specified House to attend. In the long run, Maluku conflict grew to become on the list of entry details for that Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism actions, a coaching camp and recruitment of recent cells and networks, and so sow the seeds of radical movements and terrorism that lived and spread in Indonesia to today.

” (an intelligence agent who only can frighten the public by showing their identities) still hooked up to our intelligence agents need to alter.

Makalah ini berfokus pada isu-isu pemilu setelah period reformasi. Dengan mempelajari literatur yang ada sebagai Baca selengkapnya bahan perbandingan antara pemilu ke pemilu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer.

This courtroom is the upper alternate in settling work similar disputes. The opposite choices are work conciliation, arbitration and mediation. This court docket also functions since the registrant on the settlement arrived at utilizing the other indicates (to present executory ability).

Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun 1 Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

). Law No. 17 of 2013 on Societal Corporations would not present thorough necessities around the organizational construction. It only regulates that The manager of societal companies shall be picked based upon consensus and deliberation and shall consist of bare minimum one particular chairperson, a person secretary, and one treasurer. (report 29). The Regulation won't deliver more on different amounts of Corporation.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

General public participation throughout this time was also observed being a mere formality, with last second Invites issued for employee unions and other stakeholders.